Pernyataan Taliban tentang Daftar Hitam AS / Laporan Human Rights Watch tentang Penyiksaan terhadap Jurnalis Afghanistan
IQNA melaporkan seperti dilansir Sputniknews.com, Taliban mengeluarkan pernyataan hari Kamis, 9 September, menyebut langkah AS untuk memasukkan beberapa anggota baru pemerintah sementara Afghanistan dan anggota Jaringan Haqqani ke daftar hitam sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Doha.
Pernyataan itu mengatakan: "Imarah Islam Afghanistan menganggap posisi Departemen Pertahanan AS baru-baru ini untuk memasukkan beberapa anggota kabinet pemerintah sementara atau anggota keluarga jaringan Haqqani dalam daftar hitam sebagai pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian Doha dan menekankan bahwa tindakan ini tidak untuk kepentingan AS dan Afghanistan."
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menekankan dalam pernyataannya: “Keluarga Haqqani adalah bagian dari Imarah Islam dan tidak memiliki nama dan organisasi yang terpisah. Dalam perjanjian Doha, semua pejabat Imarah Islam, tanpa kecuali, adalah bagian dari interaksi dengan AS dan harus dihapus dari daftar hitam AS dan tuntutan ini tetap berlaku”.
Pernyataan itu muncul saat Taliban mengumumkan kabinet baru Afghanistan pada Selasa. Daftar tersebut mencakup empat anggota keluarga Haqqani, pemimpin al-Qaeda saat ini, yang dicari oleh Amerika Serikat.
Human Rights Watch melaporkan tentang penyiksaan wartawan oleh Taliban
Human Rights Watch menyebut pembatasan yang diberlakukan dan penyiksaan jurnalis oleh Taliban sebagai penindasan kebebasan berekspresi di Afghanistan dan menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap pekerja media.
Menurut Anadolu, Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh Taliban adalah penindasan kebebasan berekspresi di Afghanistan, dan menambahkan pasukan Taliban telah menahan wartawan, menyerang mereka dan memberlakukan pembatasan baru pada media. Taliban harus menghentikan serangan, mencabut pembatasan dan memastikan bahwa pelaku pelecehan terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis dihukum.
Laporan itu menyatakan, “Pada 8 September 2021, pasukan keamanan Taliban menangkap Taqi Daryabi dan Nemat Naqdi, wartawan untuk surat kabar Etilaat-e Roz yang berbasis di Kabul. Para wartawan melaporkan protes perempuan di Kabul yang bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran Taliban terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan. Etilaat-e Roz melaporkan, Pejabat Taliban membawa kedua pria itu ke kantor polisi di Kabul, menempatkan mereka di sel terpisah dan memukuli mereka dengan kejam. Keduanya dibebaskan pada 8 September dan dirawat di rumah sakit karena cedera punggung dan wajah.”
Patricia Guzman, direktur Asia di Human Rights Watch, menekankan pejabat Taliban telah mengklaim bahwa mereka mengizinkan media beroperasi selama mereka 'mematuhi nilai-nilai Islam', tetapi mereka semakin mencegah jurnalis dalam meliput demonstrasi. Taliban harus memastikan bahwa semua jurnalis dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa batasan yang kasar atau ketakutan akan kisas.
Menurut laporan itu, "Pihak berwenang Taliban juga menangkap dan membebaskan Wahid Ahmadi, seorang fotografer berita untuk Tolo News Afghanistan, pada 7 September dan pada hari yang sama membebaskannya. Mereka merekam kameranya dan mencegah jurnalis lain merekam protes."
Lembaga ini menambahkan, “Sejak awal September, perempuan dan anak perempuan Afghanistan di berbagai kota telah memprotes pelanggaran Taliban terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk perampasan hak atas pendidikan dan akses kerja. Perempuan di garis depan memimpin demo, dan laki-laki semakin bergabung dengan mereka. Pada 7 September, ratusan pengunjuk rasa, baik pria maupun wanita, dengan melewati Kabul meneriakkan slogan-slogan kritis terhadap Taliban.”
"Pasukan keamanan Taliban telah membubarkan sebagian besar demonstrasi baru-baru ini dengan memukuli pengunjuk rasa, menyita dan merusak kamera dan mengancam wartawan. Pada 7 September, Taliban menyatakan bahwa protes dan demo secara umum ilegal kecuali disetujui sebelumnya. Wartawan mengatakan pejabat Taliban telah mengatakan kepada mereka bahwa melaporkan protes sekarang adalah ilegal," kata Human Rights Watch.
Lembaga internasional ini menjelaskan, Komandan dan pejuang Taliban telah lama menjadi model intimidasi, penindasan dan kekerasan terhadap media dan bertanggung jawab atas pembunuhan yang ditargetkan terhadap wartawan. Hukum hak asasi manusia internasional melarang pembatasan sewenang-wenang atas hak kebebasan berekspresi, termasuk penahanan jurnalis dan pelarangan media dan unjuk rasa damai.
Guzman di penghujung laporan menekankan, di bawah hukum internasional, pejabat Taliban memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap orang untuk melakukan protes damai dan menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan. Pemerintah yang peduli harus menekan Taliban untuk melindungi kebebasan berekspresi dan demo secara damai.
Permintaan Dewan Ulama Syiah Afghanistan dari Taliban
Dewan Ulama Syiah Afghanistan, dalam menanggapi komposisi pemerintahan sementara Taliban, menyebutnya tidak komprehensif dan menekankan bahwa komposisi tersebut tidak termasuk orang-orang yang memenuhi syarat dari berbagai kelompok etnis di Afghanistan.
Dewan meminta Taliban untuk bekerja memenuhi janjinya untuk menciptakan pemerintahan inklusif yang dapat diterima oleh semua warga Afghanistan.
Dewan Ulama Syiah Afghanistan menekankan bahwa kabinet non-inklusif yang diumumkan oleh Taliban bukanlah kepentingan terbaik negara dan akan menimbulkan masalah.
Kekhawatiran PBB tentang Pelemahan Hak Perempuan di Afghanistan
Situs berita Al-Quds Al-Arabi menulis, seorang pejabat PBB di Kabul menekankan bahwa Taliban mengabaikan janji mereka untuk menghormati hak-hak perempuan Afghanistan.
"Taliban telah mengulangi pernyataannya bahwa hak-hak perempuan akan dihormati dalam konteks Islam, tetapi kami menerima laporan setiap hari bahwa hak-hak perempuan dibatasi," kata Alison Davidian, juru bicara Kantor PBB untuk Perempuan.
"Perempuan, misalnya, dilarang meninggalkan rumah tanpa mahram (anggota keluarga laki-laki), dan di beberapa negara bagian mereka dilarang pergi bekerja," katanya dalam konferensi pers di New York.
"Dengan mengumumkan pemerintah sementara, Taliban kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan inklusif," kata Alison Davidian.
Ia mengatakan, “Sekarang saatnya bagi Taliban untuk menunjukkan bahwa mereka membentuk pemerintahan untuk semua warga Afghanistan.” (hry)
